ANGGARAN DASAR GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI

ANGGARAN DASAR
GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI
PEMBUKAAN

Bahwa didorong oleh hati nurani dan tekad pengabdian kepada bangsa dan negara yang didasari tanggung jawab sebagai warga negara dalam membawa bangsa Indonesia ke arah masa depan yang lebih baik.

Bahwa untuk berperan serta dalam sosial kontrol sistem pemerintahan dengan menggerakkan kesadaran nasional bagi seluruh pemuda Indonesia dalam rangka mewujudkan kembali semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk mempererat Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta melepaskan diri dari penjajahan bangsa sendiri yang berprilaku korupsi sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa untuk berperan serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pengembangan wawasan dan pendidikan akan segala jenis tindak korupsi, kolusi dan nepotisme kepada masyarakat harus mendapat tempat sebagai wadah pencegahan dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bahwa lembaga Gerakan Pemuda Anti Korupsi berfungsi sebagai wadah pengabdian, pengembangan dan pendidikan masyarakat untuk menjadi kader pelopor, penggerak dan pelaku dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dijiwai semangat pengabdian kepada bangsa dan negara serta kebersamaan di susunlah Anggaran Dasar Gerakan Pemuda Anti Korupsi sebagai berikut :

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1
a. Lembaga ini bernama GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI disingkat GEPAK.
b. GEPAK didirikan di Jakarta tanggal 24 Januari 2009 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
c. GEPAK di tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS

Pasal 2
GEPAK berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III STATUS DAN BENTUK LEMBAGA

Pasal 3
a. GEPAK adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dengan ruang lingkup Nasional/Daerah atas dasar kesamaan kegiatan dan fungsi dibidang pendidikan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.
b. GEPAK adalah Lembaga independent dalam rangka merancang dan melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.

BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4
Tujuan

Tujuan GEPAK adalah :
a. Meratifikasi Undang-undang Tindak Pidana korupsi menjadi Undang-Undang hukuman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati bagi koruptor.
b. Wadah perumusan kebijakan strategis dalam mengambil sikap dan menindak kasus korupsi yang ada di Indonesia.
c. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa korupsi merupakan bahaya yang harus diberantas tuntas.
d. Mengembangkan semangat kebersamaan dan persatuan dalam segala aspek kehidupan.
e. Mengembangkan kepemimpinan dalam upaya menumbuhkembangkan dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi.
f. Membebaskan negara dari korupsi dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang bebas dan anti korupsi.
g. Menciptakan kerjasama yang harmonis antar organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya pemberantasan korupsi.
h. Mempersatukan elemen pemuda dan segala lapisan masyarakat untuk membangkitkan kembali semangat Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional dalam rangka menciptakan Indonesia yang bebas korupsi.

Pasal 5
Fungsi

GEPAK berfungsi sebagai :
a. Wadah penggerak, pengarah, pelaku dan pemersatu masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
b. Penyalur aspirasi dan partisipasi dalam forum Nasional/Daerah maupun Internasional.

BAB V KEGIATAN DAN PROGRAM

Pasal 6
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda akan bahaya dan dampak dari tindak korupsi.
b. Mengadakan seminar dan workshop yang bertemakan wawasan kebangsaan serta mengkampanyekan anti korupsi dan anti diskriminasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
c. Mengadakan pelatihan dan pendidikan akan sumber daya manusia dengan prinsip motivasi berprestasi.
d. Menumbuhkembangkan pola pikir masyarakat ke arah tanggungjawab dan pengabdian bagi kelangsungan pembangunan nasional serta menciptakan pemerintahan yang bersih atau Clean governance.
e. Berpartisipasi dan ikut ambil bagian sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.
f. Memperjuangkan dan mendesak pemerintah untuk melakukan usulan perbaikan dalam hal legitimasi hukum dengan undang-undang yang memberikan sanksi minimal hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman mati bagi tindak korupsi.

BAB VI LOGO G E P A K

Pasal 7
a. Kepalan Tangan berarti Kekuatan Berjuang
b. Timbangan berarti Keadilan
c. Padi dan Kapas berarti Kesejahteraan
d. Rantai berarti Persatuan dan Kesatuan

Pasal 8
Arti Logo

a. Kepalan tangan yang memegang timbangan menggambarkan kekuatan berjuang GEPAK dalam memperjuangkan keadilan. Gambar padi dan kapas yang dihubungkan oleh rantai bermakna usaha dalam mewujudkan kesejahteraan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Tulisan GEPAK adalah inisial dari tulisan dibawahnya yang menunjukkan GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI.
b. Keempat gambar dan tulisan diatas bermakna perjuangan yang tidak kenal menyerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dengan jalan memberantas korupsi.
c. Warna merah menggambarkan keberanian, hijau menggambarkan kemakmuran dan emas menggambarkan kesejahteraan.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 9
a. Anggota GEPAK adalah warga negara yang dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota GEPAK yang memiliki perhatian dan minat terhadap pemberantasan korupsi serta mentaati AD/ART dan peraturan yang ditetapkan oleh GEPAK.
b. Setiap anggota mempunyai hak bicara dan memberikan suara, hak memilih dan hak dipilih menjadi pengurus lembaga.

c. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan lembaga, wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Lembaga dan wajib aktif melaksanakan program lembaga.
d. Anggota GEPAK terdiri dari
1) Anggota biasa
2) Anggota Kehormatan

BAB VIII BADAN PENGURUS

Pasal 10
a. Keanggotaan Badan Pengurus ”GEPAK” Pusat dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yang dilakukan melalui Kongres.
b. Keanggotaan Badan Pengurus ”GEPAK” Provinsi dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yang dilakukan melalui Musyawarah Wilayah.
c. Keanggotaan Badan Pengurus ”GEPAK” Kabupaten/Kota dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yang dilakukan melalui Musyawarah Cabang.
d. Keanggotaan Badan Pengurus ”GEPAK” Kecamatan dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yang dilakukan melalui Musyawarah Anak Cabang.
e. Keanggotaan Badan Pengurus ”GEPAK” Kelurahan/desa dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yang dilakukan melalui Musyawarah Ranting

BAB IX DEWAN PENASEHAT

Pasal 11
Anggota Dewan Penasehat ”GEPAK” terdiri dari :
a. Mereka yang ditunjuk sebagai Dewan Penasehat oleh hasil kongres.
b. Mereka yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

BAB X STRUKTUR DAN SUSUNAN LEMBAGA

Pasal 12
Struktu
r
Struktur lembaga GEPAK berjenjang dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Desa/Kelurahan, terdiri dari lembaga di tingkat Nasional/Pusat, lembaga di tingkat Provinsi, Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota, lembaga di tingkat Kecamatan dan lembaga di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 13
Susunan

Susunan kepengurusan lembaga GEPAK terdiri dari :
a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk tingkat Nasional dengan wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.
b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) berkedudukan di Ibukota Provinsi/Pusat Provinsi dengan wilayah kerja meliputi provinsi.
c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di kabupaten/kota dengan wilayah kerja meliputi kabupaten/kota.
d. Pimpinan Anak Cabang (PAC) berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah kerja meliputi kecamatan.
e. Pimpinan Ranting (Ranting) berkedudukan di Desa/Kelurahan dengan wilayah kerja meliputi Desa/Kelurahan.

BAB XI WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14
Pimpinan Pusat

a. Dewan Pimpinan Pusat adalah penyelenggara dan penanggungjawab tertinggi lembaga.
b. Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
1) Menentukan kebijakan sebagai pelaksana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GEPAK dan atau Keputusan/Ketetapan kongres GEPAK.
2) Mengesahkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah.
3) Membekukan sementara kepengurusan Wilayah yang melanggar AD/ART atau ketentuan lembaga lainnya.
c. Dewan Pimpinan Pusat Berkewajiban :
1) Melaksanakan ketentuan dan kebijakan lembaga sesuai AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan melalui kongres.
2) Memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada kongres.
3) Menyampaikan laporan keadaan dan kondisi serta perkembangan lembaga kepada kongres.
4) Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan di daerah.

Pasal 15
Pimpinan Daerah

a. Pimpinan di daerah adalah pelaksana kepengurusan di wilayahnya.
b. Pengurus di daerah berwenang :
1) Menetapkan Program Kerja di wilayahnya.
2) Menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkenaan dengan tindak korupsi sesuai dengan AD/ART serta keputusan atau kebijakan Pimpinan daerah.
c. Pimpinan daerah berkewajiban :
1) Melaksanakan ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART serta Peraturan Lembaga GEPAK.
2) Melaksanakan konsolidasi kelembagaan dengan pimpinan setingkat diatasnya di tingkatan masing-masing.
3) Memberikan Laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah wilayah di masing-masing tingkatan.
4) Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan lembaga kepada pimpinan setingkat diatasnya di tingkatan masing-masing.


BAB XII
ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA


Pasal 16
Kongres

a. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi lembaga diadakan sekali dalam 3 tahun dengan wewenang :
1) Menetapkan atau mengubah AD/ART.
2) Menetapkan Program Umum Lembaga.
3) Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat GEPAK.
4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat GEPAK dengan memilih Ketua Umum.
5) Menetapkan Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Kongres.
b. Kongres Luar Biasa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi lembaga diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dengan ketentuan :
1) Apabila Dewan Pimpinan Pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pelaksana lembaga tidak dapat melaksanakan tujuan lembaga sesuai AD/ART.
2) Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 17
Musyawarah Wilayah

Musyawarah Wilayah/Cabang/Anak Cabang/Ranting diadakan tiga (3) tahun sekali dengan wewenang :
1) Menetapkan program lembaga.
2) Mengadakan evaluasi dan meminta laporan pertanggungjawaban dewan pimpinan di masing-masing tingkatan.
3) Memilih dan menetapkan dewan pimpinan di masing-masing tingkatan, dengan memilih ketua.
4) Menetapkan keputusan-keputusan kongres di masing-masing tingkatan

BAB XIII HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT


Pasal 18

a. GEPAK menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kesamaan kegiatan dibidang pemberantasan korupsi.
b. GEPAK menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan luar negeri dan internasional yang mempunyai kesamaan kegiatan dibidang pemberantasan korupsi.
c. GEPAK menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga kepemudaan, paguyuban, underbow partai, dan lembaga atau organisasi lain.

BAB XIV KEUANGAN

Pasal 19
Keuangan lembaga GEPAK diperoleh dari :
a. Swadaya anggota
b. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART lembaga dan atau peraturan hukum yang berlaku.
c. Sumbangan yang halal dan tidak melanggar hukum yang berlaku serta bersifat tidak mengikat.
d. Bantuan dari pemerintah dan atau lembaga, organisasi baik dalam, luar negeri atau internasional.
e. Keuangan GEPAK di audit oleh akuntan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Kepemilikan aset GEPAK di masing-masing tingkatan ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat GEPAK.

BAB XV TAHUN BUKU

Pasal 20
a. Tahun Buku ”GEPAK” dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap – tiap tahun.
b. Badan Pengurus Harian diwajibkan membuat laporan tahunan yang mencakup seluruh kegiatan serta perhitungan pertanggung jawaban mengenai keuangan ”GEPAK” selambat – lambatnya tiga bulan setelah buku tersebut ditutup.
c. Perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan tahunan tersebut baru dianggap sah setelah disetujui oleh rapat Badan Pengurus Harian.

BAB XVI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 21
a. Untuk dapat membubarkan ”GEPAK” Pusat, mengubah dan atau menambah ketentuan – ketentuan dalam Anggaran Dasar diperlukan suatu Rapat Khusus yang diadakan untuk maksud tersebut dan dilaksanakan melalui Kongres.
b. Peserta Kongres adalah perwakilan ”GEPAK” Wilayah yang dipilih berdasarkan Musyawarah Wilayah (Muswil).
c. Undangan rapat tersebut diatas, harus disampaikan secara tertulis selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan materi rapat.
d. Keputusan untuk pembubaran, menambah dan atau mengubah Anggaran Dasar dianggap sah jika diambil oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Kongres.
e. Keputusan pembubaran ”GEPAK” hanya dapat diambil jika :
1) Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah
2) Maksud dan tujuan ”GEPAK” tidak tercapai ;
3) Kekayaan “GEPAK” tidak mencukupi lagi atau berkurang demikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pengurus Harian tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan “GEPAK” ;

f. Jika “GEPAK” dibubarkan, maka Badan Pengurus Harian diwajibkan untuk menunjuk 3 (tiga) orang penyelesai yang ditunjuk/dipilih diantara mereka sendiri atau orang lain yang bertugas membereskan kewajiban – kewajiban dan beban – beban “GEPAK” satu dan lainnya dibawah pengawasan Badan Pengurus Harian.
g. Laporan pembubaran (Likuidasi) tersebut harus disahkan oleh rapat Badan Pengurus Harian dan jika masih ada kekayaan “GEPAK”, rapat Dewan Pengurus akan menentukan peruntukan kekayaan tersebut dengan memperlihatkan dasar dan maksud tujuan “GEPAK”.

BAB XVII PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 22
Badan Pengurus Harian melalui Kongres dan Musyawarah Wilayah (Muswil) mengadakan dan menyusun Peraturan Rumah Tangga untuk hal – hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan – peraturan lain tersebut diatas dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XVII PERATURAN PENUTUP

Pasal 23
Hal – hal yang tidak atau belum sempurna diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Peraturan Rumah Tangga atau peraturan – peraturan yang dimaksud dalam pasal 21 di atas, diputuskan oleh Badan Pengurus Harian “GEPAK” Pusat dan masing – masing daerah oleh Badan Pengurus Harian “GEPAK” Wilayah.

Pasal 24
a. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah melalui Kongres GEPAK.
b. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lembaga GEPAK yang akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pengurus Pusat GEPAK.

di Sunting Oleh Iwan KZ  Kord Bidang Informasi dan Data Gepak NTB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: